Jokowi Ingin Mulai Pimpin Jakarta dengan Hemat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tinggal menghitung hari. Dalam kepemimpinannya, Jokowi ingin memulai pekerjaan dengan penghematan anggaran.

Penghematan itu dimulai Jokowi dengan mengharapkan dana untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur serba hemat, dan tidak berlebihan. Ia senang turunnya anggaran pelantikan di angka Rp 822 juta menyusur di angkat Rp 499 juta.

"Yang penting bukan seremoninya. Yang penting ketika dilantik, setelahnya kita mau kerja apa. Maunya saya dimulai dengan penghematan anggaran," ujar Jokowi usai bersilaturahim dengan Ketua KPUD Jakarta Dahlia Umar di Jakarta, Sabtu (29/9/2012).

Langkah awal yang ditempuh Jokowi-Basuki usai resmi terpilih akan berkenalan dengan seluruh unsur pimpinan di Pemprov DKI Jakarta seperti kepala dinas, SKPD, wali kota, camat, lurah dan lain sebagainya.

Jokowi menginginkan mengenal lebih dekat para birokrat yang akan menopang kepemimpinannya untuk kepentingan warga Jakarta. Lewat mengenal mereka, Jokowi akan tahu performa mereka bekerja untuk melayani warga Jakarta.

"Jadi kita harus bekerja seperti apa, iramanya seperti apa, cengkoknya bagaimana, apakah memakai irama rock atau dangdut," terangnya sambil menambahkan, setelah kenal semua orang dalam, baru berbicara soal perombakan.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/29/jokowi-ingin-mulai-pimpin-jakarta-dengan-hemat

Read More

Jokowi Yakin Fauzi Bowo Tidak Akan Menggugat ke MK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo sangat yakin rivalnya Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli tidak akan menggugat hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Semoga enggak ada lah gugatan. Pak Fauzi kemarin kan sudah menyampaikan, beliau kan sangat negarawan, sportif," ujar gubernur DKI Jakarta 2012-2017 tersebut, saat bertandang ke KPU Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (29/9/2012).

Ditambahkan Jokowi, sapaan akrabnya, dia juga akan mengunjungi Fauzi Bowo untuk bersilaturahmi. Namun tentang waktunya, Jokowi belum bisa memastikan.

"Ya gampanglah. Setelah ini, saya mau ngejar surat-surat (penetapan KPU DKI dan pengunduran diri sebagai walikota Solo) dulu," tandasnya

Menurut gubernur yang berpasangan dengan Basuki T. Purnama itu, DPRD Solo sudah mendesak Jokowi agar segera memberikan surat penetapan gubernur dari KPU DKI Jakarta.

"Saya menungggu suratnya. Makanya saya harus kerja cepat untuk surat dari KPUD DKI Jakarta," tandasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/29/jokowi-yakin-fauzi-bowo-tidak-akan-menggugat-ke-mk

Read More

Persiapan Hijrah ke Jakarta, Jokowi: Beli Baju Satu, Dua di Solo Kan Murah

Jakarta Cagub DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya sejumlah persiapan sebelum pindah ke Ibukota. Ia mempersiapkan mulai dari kostum hingga rencana tinggal di rumah dinas. 

"Ya nanti, beli baju satu, dua kan di Solo murah-murah," kata Jokowi saat ditanya persiapannya untuk pindah ke Jakarta.

Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung KPU DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan nomor 12, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2012).

Jokowi juga berencana menetap di rumah dinas setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta kelak.
"Tinggal di rumah dinaslah," ujar Jokowi yang terbalut baju batik warna coklat itu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan tidak akan menerima hadiah mobil Kijang Innova berpelat B 1 JKW dari relawannya.

"Saya nggak mau menerima, mobil dinas kan banyak. Kalau nanya mobil itu di mana sekarang, bisa tanya ke yang ngasihnya," kata Jokowi.

Jokowi lalu bergegas menuju lantai 4 gedung itu untuk bertemu dengan Ketua KPU DKI Jakarta Dahlia dan komisioner KPU DKI Jakarta.

(aan/gah) 

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/29/105718/2045117/10/persiapan-hijrah-ke-jakarta-jokowi-beli-baju-satu-dua-di-solo-kan-murah?991101mainnews

Read More

KPU DKI: Jokowi-Ahok Pasangan Terpilih Pilgub DKI 2012

Jakarta KPU DKI telah resmi menetapkan Jokowi-Ahok sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih. Namun untuk menduduki jabatan Gubernur DKI, Jokowi harus mundur terlebih dahulu dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta.

"Menetapkan bahwa pasangan calon nomor 3 sebagai pasangan calon terpilih Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 putaran kedua. Berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 September 2012," kata Ketua Pokja Pemungutan Suara KPU DKI, Sumarno, di kantornya Jalan Budi Kemuliaan 12, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2012).

Tak ada tepuk tangan dan kemeriahan dalam penetapan tersebut. Jokowi sendiri tak hadir, hanya diwakili oleh beberapa orang dari timsesnya dan Ketua KPU DKI. Ruang tempat pembacaan SK penetapan itu hanya diramaikan dengan kehadiran wartawan.

Ketua KPU DKI Dahliah Umar mengatakan, meski sudah ada penetapan resmi, Jokowi tak bisa serta merta menduduki kursi DKI-1. Jokowi harus terlebih dahulu mundur dari jabatannya di Solo.

"Apabila yang bersangkutan merupakan pejabat daerah, beliau harus mengundurkan diri terlebih dahulu baru kemudian dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta. Kita akan serahkan hasil ini ke pasangan calon, DPRD, Mendagri dan Presiden," papar Dahliah.

KPU DKI Jakarta sudah merampungkan penghitungan seluruh surat suara Pemilihan Gubernur DKI yang diadakan pada 20 September 2012 lalu. Hasil lengkap rekapitulasi pun telah dibacakan oleh Ketua KPU DKI Dahliah Umar dalam 'Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 Putaran Kedua' di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9).

Berdasarkan rekapitulasi pengitungan tersebut, pasangan Jokowi-Ahok meraih 53,82 persen atau sekitar 2.472.130 suara. Sedangkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli meraih 46,17 persen atau sekitar 2.120.815 suara.

(trq/gah) 

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/09/29/114959/2045146/10/kpu-dki-jokowi-ahok-pasangan-terpilih-pilgub-dki-2012?991101mainnews

Read More

Tim Jokowi-Ahok Yakin Foke-Nara Tak Ajukan Gugatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim advokasi Jokowi-Ahok, Deny Iskandar, yakin tim Foke-Nara tak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika hasil rekapitulasi KPU DKI memutuskan memenangkan pasangan Jokowi-Ahok.

Deny menuturkan jika ada gugatan ke MK terkait hasil pemilukada DKI, maka ia menilai hal tersebut cukup aneh. "Kok aneh ya kalau incumbent gugat ke MK. Rasanya tidak akan. Toh pak Fauzi sudah menunjukkan sikap legowo dan menerima," ujar Deny, Rabu (26/9/2012).

Ia pun menuturkan hasil rekapitulasi suara hingga saat ini masih lancar-lancar saja dan tidak ada masalah. "Kami tunggu rekapitulasi KPU Provinsi dan penetapan Gubernur terpilih," tuturnya.

Saat ditanya tanggapannya mengenai tim Foke-Nara yang menangis dan mengatakan Jakarta akan dipimpin oleh orang yang tidak kompeten, Deny menanggapi santai.

"Bersedih dan menangis silahkan saja. Wajar saja. Tetapi kan bisa direkonsiliasikan. Jokowi-Ahok memang baru di Jakarta, tetapi bukan berarti tak kompeten. Jokowi-Ahok butuh dukungan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk seniornya," paparnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/26/tim-jokowi-ahok-yakin-foke-nara-tak-ajukan-gugatan

Read More

Tim Foke-Nara: Warga Jakarta Menangis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walau belum diputuskan secara resmi, hampir dipastikan pasangan Jokowi-Ahok memenangi pemilukada DKI 2012 mengalahkan calon incumbent Foke-Nara.

Saat ditanya apakah tim sukses Foke-Nara menangis dan meratapi kekalahan tersebut, Sekretaris tim sukses Foke-Nara, Budi Siswanto, mengakui pihaknya tentu menangis menanggapi hasil tersebut.

"Tidak hanya tim sukses, warga Jakarta semuanya menangis karena Jakarta akan dipimpin orang yang tidak kompeten," ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (26/9/2012).

Mengenai pembubaran tim sukses Foke-Nara, Budi menuturkan hingga saat ini belum ada pembubaran timses. "Jangan karena pak Fauzi kalah, lalu kami bubar. Kami tetap kawal proses demokrasi yang berlangsung. Karena Jakarta kan milik kita semua," cetusnya.

Budi menambahkan, pihaknya masih menunggu rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat provinsi dari KPU DKI. Pada tanggal 28 September, lanjutnya, baru ditetapkan siapa pasangan calon yang terpilih.

"Kami lihat dulu. Setelah itu kan kami masih ada waktu tiga hari. Jika ternyata ada masalah, nanti akan kami tindaklanjuti. Yang jelas, kami akan kawal terus proses ini," pungkasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/26/tim-foke-nara-warga-jakarta-menangis

Read More

Foke: Bang Kumis Nggak Bisa Cengengesan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI yang juga calon incumbent, Fauzi Bowo, melanjutkan acara berpamitan kepada jajaran PNS Pemprov DKI. Pria berkumis ini mengaku dirinya tak bisa menebar senyum seperti pasangan calon lain.

Foke menuturkan acara perpisahan ini hanyalah berpisah secara struktur karena tempat tinggal dan kampungnya tetap di Jakarta.

"Saya minta jangan ada yang mewek. Perpisahan ini adalah hal yang alamiah. Ini saya apa adanya dan saya tak perlu mengubah pribadi saya. Orang berkumis kan susah mau cengengesan. Terima kasih mau terima saya apa adanya," ujar Gubernur yang akrab disapa Foke ini, Rabu (26/9/2012).

Mantan Wagub DKI era Sutityoso ini juga menuturkan perpisahan ini adalah hal yang alamiah dan semua pihak harus bisa menerima hasil demokrasi pemilukada DKI dengan ikhlas.

"Tetap bekerja profesional, siapa pun yang memimpin Jakarta. Saya harap Jakarta mampu lebih berkembang dan semakin baik melayani warga Jakarta," imbuhnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/26/foke-bang-kumis-nggak-bisa-cengengesan

Read More

Foke Curhat Kenangan Selama Jadi Gubernur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama hampir lima tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, Gubernur DKI Fauzi 'Foke' Bowo mengungkapkan kenangan-kenangan yang dialaminya bersama jajaran PNS Pemprov DKI.

Pria berkumis ini menuturkan banyak suka duka yang dialaminya, seperti saat ia mengomeli petugas di kecamatan Kelapa Gading dan kecamatan lainnya, atau saat ia merasa merepotkan ibu-ibu yang ada di kelurahan.

"Banyak kenangan manis selama ini. Saya ucapkan terima kasih kerja samanya selama ini, dan mau menerima saya apa adanya," ujar Foke, Rabu (26/9/2012).

Foke pun meminta kepada jajaran PNS di Pemprov DKI untuk membuktikan tetap bisa bekerja walaupun akan berganti gaya kepemimpinan. Menurutnya warga Jakarta terus berkembang dan PNS DKI sebagai abdi masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan warga Jakarta.

"Semua harus berfungsi baik dari tingkat RT sampai kecamatan. Sesuatu yang besar bisa menghasilkan hal yang baik jika dimulai dari yang kecil," tandasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/26/foke-curhat-kenangan-selama-jadi-gubernur

Read More

Ribuan Warga Jakarta Pusat Salah Coblos Surat Suara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Setiaji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara putaran kedua pemilukada DKI, KPU DKI wilayah Jakarta Pusat menyatakan ada sekitar 67 persen warga Jakarta Pusat yang menggunakan hak suaranya.

Ketua KPU DKI wilayah Jakarta Pusat, Arif Bawono, mengatakan ada 67 persen warga yang menggunakan hak pilih di Jakarta Pusat. Menurut dia, selama pelaksanaan pemilukada mulai dari 20 September sampai sekarang, tidak ada hambatan berarti.

Sedangkan mengenai banyaknya surat suara tidak sah sampai ribuan, menurutnya, itu dikarenakan surat suara yang tidak dicoblos dengan benar.

"Surat suara jadi tidak sah karena tidak dicoblos dengan alat yang benar. Kemudian warga datang ke TPS, tetapi yang dicoblos gambar dua pasangan calon. Paling banyak surat suara tidak sah karena mencoblos dua pasangan calon," ujar Arif, Rabu (26/9/2012) usai rekapitulasi suara di hotel Orchard.

Dikatakannya, warga yang menggunakan hak pilih di Jakarta Pusat naik sekitar enam persen, karena pada putaran pertama hanya 62 persen warga yang menggunakan hak suara.

"Warga yang menggunakan hak suara pada putaran kedua sebanyak 67 persen, mendekati 68 persen. Yang golput turun. Mungkin ini antusiasme warga karena tersisa dua pasang calon," tandasnya.

Penulis: Danang Setiaji Prabowo  |  Editor: Anwar Sadat Guna

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/26/ribuan-warga-jakarta-pusat-salah-coblos-surat-suara

Read More

Jokowi-Basuki Kalah Telak di Kepulauan Seribu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki T. Purnama kalah telak dalam rekapitulasi perolehan suara di kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.

Pasangan nomor urut tiga tersebut hanya memperoleh 3.178 suara. Sementara calon inkumben Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowo Ramli memperoleh 8.794 suara.

Kep. Seribu yang terdiri atas dua kecamatan, Kepulauan Seribu Utara dan Selatan, memiliki 16.367 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Laki-laki 8.373 pemilih sementara perempuan 7.994 pemilih.

"Hanya 11.881 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 4.486 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput)," ujar M. Sidiq, ketua KPU Administrasi Kep. Seribu, Jakarta, Rabu (26/9/2012).

Sementara itu, surat suara sah sebanyak 11.972 dan Surat suara tidak sah 144. Jumlah suara sah dan tidak sah 12.116. Kep. Seribu sendiri memiliki 43 TPS yang tersebar di enam kelurahan.

Secara umum, rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar. Hanya terjadi sedikit kesalahan di TPS 04, Pulau Panggang, Kec. Kep. Seriuba Utara yaitu penulisan jumlah laki-laki dan perempuan.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki T. Purnama kalah telak dalam rekapitulasi perolehan suara di kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.

Pasangan nomor urut tiga tersebut hanya memperoleh 3.178 suara. Sementara calon inkumben Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowo Ramli memperoleh 8.794 suara.

Kep. Seribu yang terdiri atas dua kecamatan, Kepulauan Seribu Utara dan Selatan, memiliki 16.367 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Laki-laki 8.373 pemilih sementara perempuan 7.994 pemilih.

"Hanya 11.881 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 4.486 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya (golput)," ujar M. Sidiq, ketua KPU Administrasi Kep. Seribu, Jakarta, Rabu (26/9/2012).

Sementara itu, surat suara sah sebanyak 11.972 dan Surat suara tidak sah 144. Jumlah suara sah dan tidak sah 12.116. Kep. Seribu sendiri memiliki 43 TPS yang tersebar di enam kelurahan.

Secara umum, rekapitulasi penghitungan suara berjalan lancar. Hanya terjadi sedikit kesalahan di TPS 04, Pulau Panggang, Kec. Kep. Seriuba Utara yaitu penulisan jumlah laki-laki dan perempuan.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/26/jokowi-basuki-kalah-telak-di-kepulauan-seribu

Read More

Pemilukada DKI Bisa Sengketa karena 3 Hal Ini...

JAKARTA - Hasil Pemilukada DKI Jakarta diprediksi akan berakhir di meja Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, bukan perkara mudah untuk melakukan itu. Panwaslu DKI melansir ada tiga masalah yang menjadi pintu masuk agar bisa membawa hasil Pemilukada ke MK.

Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah mengatakan, masalah pertama yang bisa membawa hasil Pemilukada ke MK yakni adanya praktek politik uang. Tapi dia tidak yakin, masalah ini terjadi selama proses Pemilukada DKI berlangsung.

"Di putaran pertama tidak terjadi, laporannya minim. Berdasarkan data Puskapol UI ini kan hanya 6 persen yang diduga mendapatkan uang, sementara memang temuan kita juga sangat minim," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Dilanjutkan Ramdansyah, masalah kedua terkait dengan DPT, yaitu DPT yang kacau dan tidak singkron. "Tapi ini sudah dilokalisir oleh kita. Soal DPT, Panwas sudah ketok pintu KPUD dan hasilnya 34 ribu warga yang tidak bisa memilih akhirnya kan bisa memilih di putaran pertama," urai pria berkacamata ini.

Ketiga, sambung Ramdansyah, yaitu terkait ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masalah PNS ini, Ramdansyah mengatakan juga sudah diselesaikan.

"Beberapa sudah kita lokalisir, sudah kita tangani, bahkan kita berikan katakanlah pelanggaran itu sudah kita sampaikan ke atasannya langsung, pemanggilan-pemanggilan lembaga juga sudah kita tangani," tegasnya.

(trk)

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/09/24/505/694421/pemilukada-dki-bisa-sengketa-karena-3-hal-ini

Read More

Ruhut: Foke Bisa Terima Kekalahan, Tak Seperti Megawati

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan kekalahan pasangan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) yang didukung oleh Partai Demokrat lebih terhormat.

Hal itu bisa dilihat dari sikap dua partai yang saling bertolak belakang. Menurut Ruhut, Demokrat sudah bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, sementara PDIP tak demikian.

"Aku salut dengan Foke, kalah langsung ucapkan selamat dengan Jokowi. Tapi kalau PDIP kalah dua kali Pilpres 2004 dan 2009, Megawati ngajak musuhan. Anak proklamataor tidak mau upacara (HUT RI) ke Istana selama SBY jadi presiden. Rakyat bisa menilai," kata Ruhut kepada Okezone, Senin (24/9/2012).

Ruhut mengatakan bahwa kader Demokrat diajari oleh Ketua Dewan Pembinanya, Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak saling menyalahkan dalam urusan menang dan kalah.

"Kami diajari Pak SBY, demokrasi siap menang dan kalah juga. Ini hikmah dan tanda-tanda 2014 kami akan menang," tegasnya.

Ruhut meminta kekalahan pasangan Foke-Nara tak dijadikan ajang mencari kambing hitam. "Tidak saling menyalahkan. Demokrasi jangan hanya siap menang tapi siap kalah juga. Mari berdemokrasi," tegasnya.

(sus)

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/09/24/505/694318/redirect

Read More

Jika Pengunduran Diri Jokowi Ditolak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta belum membahas langkah jika seandainya pengunduran diri Joko Widodo sebagai Wali Kota Surakarta ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Jamaluddin F Hasyim mengatakan, hasil resmi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua belum diketahui karena rekapitulasipenghitungan suara masih di tingkat kecamatan. Namun jika hasil resmi sesuai dengan hasil hitung cepat maka Joko Widodo sebagai calon terpilih harus segera mengundurkan diri.

"Harus segera mengundurkan diri karena tidak boleh double job. Tapi jika pengunduran dirinya ditolak, kami belum bahas," ujar Jamaluddin di Jakarta, Senin (24/9/2012).

Ia menambahkan bahwa masalah tersebut sudah berada di luar ranah KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Yang pasti, terangnya, Jokowi tetap harus mundur dari jabatannya jika dia memang menang berdasarkan perhitungan suara KPU Provinsi DKI Jakarta.

"Kami lihat ada wacana yang berkembang seperti apa. Tapi yang jelas, tidak bisa kalau tidak mundur," kata Jamaluddin.

"Yang pasti kinerja KPU lebih kepada urusan proses pemilihan," tambahnya.

Sumber : http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/09/24/18574074/Jika.Pengunduran.Diri.Jokowi.Ditolak.

Read More

Jokowi Belum Bikin Surat Pengunduran Diri

Laporan Wartawan Tribun Jogja, Ade Rizal

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Joko Widodo, pemenang Pemilukada DKI Jakarta putaran dua versi penghitungan cepat, tak ingin buru-buru meninggalkan Kota Solo untuk pindah ke Jakarta.

"Saya ini belum apa-apa. KPUD saja belum menetapkan kok, jangan buru-buru lah," kata pria yang akrab disapa Jokowi kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (24/9/2012).

Karena masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi masih akan tetap fokus menyelesaikan pekerjaannya di Solo, hingga tiba waktunya ia harus menanggalkan jabatannya.

Bahkan, sampai saat ini Jokowi belum mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai orang nomor satu di Kota Bengawan.

"Belum, kami masih tunggu hasil penghitungan resmi KPUD (DKI Jakarta) dulu, surat saja belum dibikin kok," ungkapnya.

Jokowi memilih menunggu hasil resmi pleno penghitungan hasil suara Pemilukada DKI Jakarta oleh KPU setempat, yang akan dilaksanakan pada 29 September 2012.

Jika sudah resmi dinyatakan sebagai gubernur DKI Jakarta terpilih, Jokowi baru akan memproses pengunduran dirinya dari jabatannya saat ini di Solo. (*)

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/25/jokowi-belum-bikin-surat-pengunduran-diri

Read More

Pejabat DKI yang Tak Sejalan dengan Jokowi Silakan Keluar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPRD DKI mengingatkan pesan Jokowi yakni jika ada pejabat yang tak sejalan dengan kebijakan pro rakyat maka silakan keluar.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, M Sanusi, menuturkan Jokowi yang sebentar lagi akan menduduki kursi DKI 1 sudah berulang kali menegaskan bahwa birokrasi itu harus melayani masyarakat.

"Mas Jokowi sudah sering bilang, jika ada pejabat yang tidak sejalan silakan keluar. Mas Jokowi ini punya kemampuan interfensi sosial dan mau turun kebawah melihat kondisi seperti apa baru dicanangkan program kebijakannya. Jadi tidak ada kebijakan yang merugikan rakyat," ujar Sanusi, Senin (24/9/2012).

Mengenai isu perombakan di tubuh Pemprov DKI, Sanusi memaparkan perombakan tersebut tak akan dilakukan secara frontal namun lebih dititikberatkan pada sektor-sektor yang dianggap tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Menurutnya birokrasi yang belum beres harus dibereskan dan ia mengaku sudah mempunyai daftar pejabat yang bisa ditendang jika tak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai abdi masyarakat.

Namun saat didesak siapa nama pejabat tersebut, Sanusi enggan membeberkannya. "Kami sudah list orang itu. Yang paling penting itu mengedepankan suara rakyat, dan jika tidak support bisa saja diusir," tegasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/24/pejabat-dki-yang-tak-sejalan-dengan-jokowi-silakan-keluar

Read More

Jokowi-Basuki Bakal Gelar Rekonsiliasi Publik Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usai pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta pada 30 September 2012, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Jokowi-Basuki akan melakukan rekonsiliasi publik agar lebih mantap bekerja untuk semua warga Jakarta dari semua unsur, ulama dan sebagainya.

Demikian disampaikan Ketua Tim Advokasi Pemenangan Jokowi-Basuki, Denny Iskandar kepada Tribun di Jakarta, Senin (24/9/2012). Menurut Denny, rekonsiliasi ini merupakan awal proses politik yang ditempuh Jokowi-Basuki.

“Rekonsiliasi publik termasuk di dalamnya rekonsiliasi birokrat. Artinya waktu pemilukada ada perbedaan dukungan, dan setelah Jokowi-Basuki terpilih, perbedaan kemarin harus dihilangkan, termasuk juga rekonsiliasi publik Jakarta,” ujarnya.

Menurut Denny, rekonsiliasi ini penting lantaran ketika resmi menjabat, Jokowi-Basuki sudah milik warga Jakarta, bukan milik partai atau golongan tertentu. Sementara di tingkat birokrasi tidak ada lagi fraksi karena bakal menopang keduanya.

“Kalau sejak awal ada dari mereka yang tidak netral mungkin menjadi pertimbangan. Bagaimanapun Jokowi-Basuki harus mendapatkan birokrat yang kuat, mau bekerja. Sambil jalan, Jokowi-Basuki akan menerapkan program prioritas dalam 100 hari,” tukasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/24/jokowi-basuki-bakal-gelar-rekonsiliasi-publik-jakarta

Read More

Gerindra: Sekda DKI Jakarta Pasti Diganti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra sebagai partai yang mengusung pasangan Jokowi-Ahok menanggapi isu adanya perombakan besar-besaran dalam susunan birokrasi di jajaran Pemprov DKI.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, M Sanusi, mengatakan, Gerindra tak akan melakukan intervensi pada Jokowi-Ahok mengenai siapa-siapa saja pejabat DKI yang akan diganti.
Menurut dia, hal itu adalah hak Jokowi-Ahok sebagai pimpinan baru di Pemprov DKI.

"Kami tidak melihat subjek seseorang. Wajar bila setia terhadap incumbent, namun kalau setianya berlebihan seperti melakukan intimidasi pada warga agar memilih incumbent, itu harus dipertanyakan," ujar Sanusi, Senin (24/9/2012).

Anggota Komisi D DPRD DKI ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya turut memberikan rekomendasi pada Jokowi-Ahok mengenai kinerja seluruh unit yang ada di Pemprov DKI.

Menurutnya, unit yang memiliki kinerja baik, tentu akan dipertahankan. "Kalau Sekda DKI, sudah pasti (diganti). Kan waktunya sudah mau habis (pensiun)," paparnya.

Sebelumnya, Sekda DKI Fadjar Panjaitan memang sempat melontarkan kritik bagi pasangan Jokowi-Ahok sebelum hari pemungutan suara.

Fadjar bahkan berani mengatakan program yang diusung Jokowi-Ahok terkesan mengada-ada dan data yang dipaparkan pun salah saat debat cagub kemarin.

"Contohnya pembenahan pemukiman kumuh di Bukit Duri. Tidak mungkin membangun pemukiman di trase kali Ciliwung Bukit Duri," ujar Fadjar.

Penulis: Danang Setiaji Prabowo  |  Editor: Anwar Sadat Guna

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/24/gerindra-sekda-dki-jakarta-pasti-diganti

Read More

Gerindra: Pernyataan Taufik Kiemas Hak Pribadi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Gerindra Edhie Prabowo menyampaikan pernyataan politisi PDIP Taufik Kiemas adalah hak pribadi.

Taufik sempat mengatakan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan partai lain pascapilkada DKI Jakarta.

"Kalau ada pimpinan partai yang mengatakan kapok, itu hak masing-masing. Yang jelas kami tidak kapok mencari pemimpin yang baik untuk masyarakat," kata Edhie di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Edhie mengatakan partainya tidak pernah kapok berkoalisi untuk tujuan baik demi masyarakat. "Itu hak beliau lah, beliau kan tokoh senior. Mungkin beliau punya alasan," ujarnya.

Edhie mengatakan bila kemenangan Jokowi dikaitkan dengan Gerindra serta Prabowo, partainya menerima saja.

"Tapi partai kami dan Gerindra mengusung calon ini tidak untuk tujuan itu. Kita mengajak bersedia yang mau mengusung calon, agar bagamana Jakarta lebih baik dari sekarang. Kita melihat seolah-olah tidak terurus di Jakarta. Disitulah kita melihat sosok Jokowi dan Basuki," kata Edhie.

Sebelumnya, politisi Senior PDIP Taufik Kiemas menanggapi hasil survei bahwa kemenangan Jokowi menjadi keuntungan bagi Prabowo. Menurut Ketua MPR itu menjadi pelajaran penting bagi PDIP.

"Kalau kita berpikir begitu kan tandanya kita sakit hati, tapi kalau kita ngomong kan kayak anak kecil. Kalau kita yang ngomong begitu kan malu, tapi saya terima kasih wartawan ngomong begitu. Saya rasa juga kapok juga, ini pelajaran juga," ungkapnya.

Penulis: Ferdinand Waskita  |  Editor: Anwar Sadat Guna

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/24/gerindra-pernyataan-taufik-kiemas-hak-pribadi

Read More

Jokowi-Basuki Sambut Baik Usulan Foke

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih versi hitung cepat Jokowi-Basuki menyambut baik usulan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo yang akan memperkenalkan unsur pimpinan Pemprov DKI Jakarta kepada keduanya.

“Usulan Fauzi Bowo untuk memperkenalkan Jokowi-Ahok kepada pimpinan di Pemerintahan Provinsi DKI bagus-bagus saja ya,” ujar Ketua Tim Advokasi Pemenangan Jokowi-Basuki kepada Tribunnews.com di Jakarta, Senin (24/9/2012).

Kendati begitu, lanjut Denny, Jokowi-Ahok tetap akan melakukan audit performance dan audit keuangan di setiap dinas bahkan semua unsur PNS di Pemprov DKI Jakarta. Dan sikap Foke untuk memperkenakan Jokowi-Ahok ke PNS adalah kewajaran.

Pagi tadi di Balaikota, Foke mengumpulkan seluruh perangkat Pemprov DKI Jakarta seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mereka diminta Foke untuk membantu kerja Jokowi-Ahok menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta agar berjalan efektif dan efesien.

Rencananya, prosesi pengenalan Foke terhadap pimpinan Pemprov DKI Jakarta kepada Jokowi-Ahok akan dijadwalkan pada 5 atau 6 September 2012, atau beberapa hari sebelum keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2012-2017.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/24/jokowi-basuki-sambut-baik-usulan-foke

Read More

Pelantikan Jokowi-Ahok Bisa Tertunda Jika Ada Gugatan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Setiaji 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Walau belum resmi, hampir bisa dipastikan pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenangi pemilukada DKI 2012.

Pelantikan pasangan ini bisa saja tertunda jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua Pokja Sosialisasi, Pemungutan, dan Penghitungan Suara KPU DKI, Sumarno, penghitungan suara telah sampai di tingkat kecamatan dan ditargetkan selesai pada Selasa (25/9/2012) malam sehingga penghitungan bisa dilanjutkan di tingkat kota.

Dikatakannya, untuk tingkat kota, penghitungan suara dilakukan pada 26 September dan untuk provinsi pada tanggal 28-29 September.
Sumarno menjelaskan, setelah penghitungan calon terpilih maka akan ditetapkan dalam rapat pleno tanggal 3 Oktober.

"Nama calon terpilih akan dibawa ke DPRD DKI pada tanggal 4-6 Oktober. Kalau tidak ada gugatan, maka 7 Oktober sudah bisa serah terima jabatan," ujar Sumarno, Senin (24/9/2012).

Namun jika ada keberatan atau gugatan yang ditetapkan KPU DKI ke Mahkamah Konstitusi, lanjutnya, maka pemberitahuan ke DPRD DKI akan dilakukan pada 8-10 Oktober.
Ditambahkannya, penyelesaian gugatan di Mahkamah Konstitusi sekitar 20 hari, dari tanggal 11-31 Oktober.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/24/pelantikan-jokowi-ahok-bisa-tertunda-jika-ada-gugatan

Read More

Mesin Partai Koalisi Tak Jalan, Foke-Nara Kalah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PKS Anis Mata mengatakan bila kekalahan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) di Pilkada DKI karena kurangnya dukungan mesin partai.

"Bagi PKS Alhamdulillah efektif berjalan efektif.  Saya kira PPP juga efektif hanya ada beberapa partai tidak efektif," kata Anis di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin(24/9/2012).

Anis menambahkan kekalahan di pilkada DKI tidak ada hubungannya dengan Sekretariat Gabungan (Setgab). Walaupun hanya berdasar penghitungan cepat, Anis mengatakan proses Pilkada DKI dapat dijadikan sebagai pembuktian mana partai loyal dan yang tidak.

"Enggak saya kira tidak ada korelasinya dengan setgab. Kalau menurut kami ini justru ujian bagi soliditas parpol apakah perintah pimpinan diikuti oleh pendukungnya atau tidak sama sekali. Ini kan membuktikan partai mana yang loyal," katanya.

Anis juga menilai wajar jika terjadi perpecahan suara dalam internal sebuah partai politik. Hal ini diungkapkan Anis menanggapi prediksi dari banyak kalangan yang menganggap bahwa suara PKS pecah dalam dukungan terhadap Foke.

"Peralihan terjadi di semua parpol. Kita bicara pada prosentasi yang normal karena itu masalah segmen," katanya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/24/mesin-partai-koalisi-tak-jalan-foke-nara-kalah

Read More

Foke Enggan Komentari Isu Posisi Menhub

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Fauzi 'Foke' Bowo enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait isunya yang menyebut dirinya ditawari posisi Menteri Perhubungan.

"Ah, saya tidak mau komentar hal itu. Aktivitas saya (saat ini) tetap sama, menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta sampai tanggal 7 Oktober," ujar Foke, Senin (24/9/2012) di Balai Kota.

Pria berkumis ini menuturkan banyak agenda dan hal-hal lain yang harus diselesaikannya. Ia pun menegaskan dirinya harus menjamin masa transisi peralihan kepemimpinan ke pasangan Jokowi-Ahok dapat berjalan lancar.

Saat ditanya apa saja yang dibicarakan ketika dirinya menelpon Jokowi usai menyaksikan hasil quick count, Foke kembali enggan menjawabnya. "Mau tahu saja, semua tunggu tanggal mainnya," pungkasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/24/foke-enggan-komentari-isu-posisi-menhub

Read More

Jokowi Janji Bangun Stadion untuk Persija

TEMPO.CO, Surakarta - Joko Widodo, yang memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta versi hitungan cepat lembaga survei, menjanjikan dalam dua tahun sudah bisa membangun stadion sepakbola untuk klub Persija Jakarta.

Bagi klub sebesar Persija, kata Jokowi, semestinya punya stadion sendiri. "Masak tidak punya stadion," kata dia di Surakarta, Ahad, 23 September 2012.

Dia mengaku anggaran yang disediakan sekitar Rp 1,2 triliun. Uang itu cukup untuk membangun sebuah stadion berstandar internasional. Ditanya soal kapasitas stadion, dia mengatakan, "Yang penting bisa dipakai."

Jokowi menegaskan akan membuat stadion yang dilengkapi lahan terbuka hijau. Stadion itu sekaligus akan menjadi markas Persija. "Lokasinya sudah ada," katanya sambil menolak menyebutkan lokasi pasti calon stadion baru Persija. Dia akan menjadikan Persija sebagai tim yang berprestasi. Selain dukungan fasilitas berupa stadion, akan disediakan pula pemain yang berkualitas.

Setelah Persija berprestasi, dia meyakini sponsor akan berbondong-bondong datang. "Ibaratnya Persija sebuah produk. Kalau produknya bagus, tinggal dikemas dan dijual," ujarnya.

Klub Persija Jakarta sebelumnya sudah memiliki stadion sendiri di Menteng, namun kemudian stadion ini dirobohkan dan kini dijadikan taman Menteng. Adapun stadion Lebak Bulus, sebentar lagi nasibnya juga akan sama, dirubuhkan untuk kemudian dijadikan stasiun Mass Rapid Transit.

Klub berjulukan Macan Kemayoran itu pun kini mengalami dualisme, seperti organisasi induknya PSSI. Persija pimpinan Ferry Paulus memilih berkompetisi di Liga Super Indonesia, sedangkan Persija pimpinan Bambang Sutjipto bermain di Indonesian Premier League pada musim lalu.

Sumber : 

http://www.tempo.co/read/news/2012/09/23/099431370/Jokowi-Janji-Bangun-Stadion-untuk-Persija

UKKY PRIMARTANTYO | JULI

Read More

Ahok: Terlalu Dini Jokowi Dikaitkan Pencapresan Prabowo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai terlalu dini bila Prabowo Subianto mengambil keuntungan dari kemenangan Joko Widodo (Jokowi).

"Terlalu cepat kesimpulan seperti itu. Dulu JK (Jusuf Kalla) bantu Foke juga tidak bawa keuntunganlah ya," kata Ahok di Kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta, Minggu (23/9/2012).

Menurut Ahok, tidak ada hubungan antara Pilkada DKI Jakarta dengan Pemilu pada tahun 2014. "Masih jauh untuk mengukur seperti itu," imbuhnya.

Sementara Jusuf Kalla mengatakan kemenangan dalam pemilu lebih kepada figur masing-masing calon. Menurut JK, pengaruh dari kemenangan itu terletak pada semangatnya.

"Tentu ada pengaruh spiritnya. Tapi sangat tergantung dengan figur yang dipilih," imbuhnya.

JK pun menyatakan tidak ada keterkaitan antara Pilkada DKI dan Pemilu 2014. Walaupun saat Fauzi Bowo terpilih menjadi Gubernur DKI periode 2007-2012 berpengaruh kepada Partai Demokrat.

"Tidak ada hubungannya sama sekali. Dulu, ramai-ramai kita pilih Foke, ada juga. Karena Demokrat juga dukung, SBY terpilih juga. Tapi itu tidak ada hubungan antara SBY dan Foke. Usaha masing-masinglah," katanya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/23/ahok-terlalu-dini-jokowi-dikaitkan-pencapresan-prabowo

Read More

JK Ingatkan Basuki Jangan Lampaui Kewenangan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengaku mendapat banyak nasihat dari Jusuf Kalla (JK).

Mantan Wakil Presiden memberikan sejumlah masukan yang harus dilakukan Basuki, untuk mengatasi masalah Jakarta.

"Saya kira sangat wajar sebagai wakil gubernur untuk bertanya pada beliau, langkah-langkah kerjanya seperti apa, termasuk visi-misi kami, apakah masuk akal atau tidak untuk kami implementasikan," kata Ahok usai menemui JK di rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (23/9/2012).

Menurut Basuki, JK yakin ia dan Joko Widodo (Jokowi) dapat menuntaskan masalah Jakarta, asal terjun langsung ke masyarakat. Basuki pun diminta JK agar bertugas sesuai jabatan yang diembannya.

"Lakukan eksekusi-eksekusi, dan ini sesuai gayanya Pak Jokowi yang selalu eksekusi dan turun ke bawah. Beliau juga menasihati saya, wagub itu jangan lampaui Pak Gubernur. Ini mesti jelas kan," tuturnya.

Basuki menyatakan siap mendukung kinerja Jokowi, serta memberikan usulan-usulan kepada pendampingnya. Ia juga berjanji melaksanakan keputusan Jokowi.

Basuki menilai, masukan dari JK sangat berharga, karena pengalamannya di bidang politik.

"Saya kira Pak JK lihat kondisi Jakarta lebih banyak setelah jadi Ketua PMI. Ini sangat bermanfaat buat kami," paparnya.

Basuki mengungkapkan, program pertama yang dilakukan adalah turun ke lapangan, dan memecahkan masalah dengan melibatkan camat serta lurah. Birokrasi, ucap Ahok, akan diubah menjadi melayani.

"Gayanya Pak Jokowi, birokrasi yang harus diubah untuk melayani, melihat. Selama ini kan camat tidak pernah melaporkan, bagaimana kondisi macet, rumah-rumah yang got-nya penuh. Tugas saya harus mendampingi beliau untuk kerja keras," beber Basuki. (*)

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/23/jk-ingatkan-basuki-jangan-lampaui-kewenangan-jokowi

Read More

Jokowi Tolak Mobil Innova B 1 JKW dari Pendukungnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo akhirnya menolak hadiah Toyota Innova putih dari para pendukungnya.

Penolakan tersebut disampaikan Jokowi, sapaan akrabnya, kepada Budi Purnomo Karjodihardjo, Koordinator Bidang Komunikasi dan Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki.

"Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pendukungnya, maka Pak Jokowi menolak hadiah mobil Innova B 1 JKW," ujar Budi melalui rilis yang diterima Tribun, Minggu (23/9/2012).

Sejak awal, lanjutnya, Jokowi menola menerima hadiah tersebut. Hingga kini, Jokowi mengaku belum pernah menyentuh mobil, yang menurut tim kampanye, semua dana untuk membeli mobil ditanggung pendukung Jokowi.

Penolakan Jokowi juga sudah disampaikan kepada Boy Bernadi Sadikin, Ketua Tim Kampanye Jokowi-Basuki. Menurut Budi, Boy tidak mempermasalahkan hal itu.

"Daripada menimbulkan masalah bagi Pak Jokowi, lebih baik mobil tersebut dioptimalkan untuk yang lebih memerlukan," kata Boy seperti ditirukan Budi. (*)

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/23/jokowi-tolak-mobil-innova-b-1-jkw-dari-pendukungnya

Read More

KPK Minta Jokowi Laporkan Penerimaan Mobil Innova

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melapor ke KPK jika sudah menerima mobil Innova putih dari tim kampanyenya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi menilai, pemberian mobil tersebut bisa saja tergolong gratifikasi. "Silahkan laporkan ke KPK," kata Johan melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (23/9/2012).

Menurut Johan, jika sudah dilaporkan, Direktorat Gratifikasi KPK akan meneliti apakah penerimaan mobil itu termasuk gratifikasi atau tidak.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Jokowi yang hingga kini masih menjabat sebagai Walikota Solo, wajib melaporkan segala jenis penerimaan. Hal itu diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pegawai negeri dan penyelenggara negara diwajibkan melaporkan hadiah yang diterimanya ke KPK. Apabila penerimaan tersebut tidak dilaporkan ke KPK melebihi 30 hari, maka akan dianggap sebagai penerimaan suap.

Beberapa waktu lalu, Bendahara Timses Prasetyo E Marsudi menjelaskan, dana pembelian mobil bernomor B1 JKW ini berasal dari patungan para relawan dan partai pengusung, PDI-P dan Gerindra, yang sudah terkumpul sejak putaran pertama.

"Sempat kami pada saat ngobrol-ngobrol, waktu ada saya, Pak Ketua (Ketua Timses Boy Sadikin), dan relawan, maka patunganlah kami. Ada yang kasih Rp 200.000, ada yang Rp 500.000, terkumpullah uang itu pada pertengahan putaran pertama seharga mobil Kijang Innova. Saya enggak mau menyebut angkalah," kata Prasetyo.

Prasetyo mengelak menyebut harga mobil untuk Jokowi itu. Namun, harga pasaran Kijang Innova V A/T Luxury Bensin pada September 2012 ini sekitar Rp 300 juta.

Menurutnya, tujuan pemberian mobil itu agar Jokowi bisa kerja lebih baik lagi jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan, jenis mobil untuk Jokowi mempunyai cerita tersendiri.

"Tim kampanye, partai, dan relawan, adalah mobil itu untuk kerja Pak Jokowi karena kebetulan Pak Jokowi suka naik Innova. Dia kampanye naik Innova, dia menang naik Innova, kerja juga naik Innova. Jadi, itulah kisahnya," tutur Prasetyo  yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta PDI-P.

Sumber : http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/09/23/19024170/KPK.Minta.Jokowi.Laporkan.Penerimaan.Mobil.Innova

Read More